tugas lkpp. 10. tugas lkpp

7. id - 3 - a. Maka perlu diatur dalam pelaksanaanya sesuai dengan visi LKPP yaitu menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan. LKPP. LKPP juga memiliki tugas memberi bimbingan teknis dan advokasi tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memberi fasilitas penyelenggaraan ujian sertifikasi kepada ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Presiden Jokowi melantik melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP keenam periode 2022-2027 pada Senin (10/10/2022). 8. Menjaga sarana/infrastruktur yang tersedia dan yang digunakan selama menjalankan tugas; c. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Pengelola PBJ adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Salah satu tugas LKPP yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di sinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hadir untuk mengelola proses pembelanjaan anggaran. Pelatihan PBJ - LKPP. Pihak lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun internal pegawai LKPP, orang perorangan, kelompok, Beranda. a. Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaa. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan 10. Tim Penilai Unit Kerja dibentuk, ditetapkan oleh, dan bertanggungjawab kepada Pejabat eselon II LKPP yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. Pasal 7 Kepala mempunyai tugas memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP. id untuk melakukan pendaftaran;Kepala mempunyai tugas memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP. Artinya pelaksanaan tugas Agen Pengadaan, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, memiliki kesamaan dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK. jdih. 1/10/2020 tentang Pengumuman Konteks Integrasi SIRUP dalam MCP Korsupgah Pendaftaran BimTek Online 2020. 12. LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. menetapkan daftar Panel Konsultan; dan menandatangani kontrak payung. LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris. Penetapan Jenis Barang/Jasa; c. PTPEP, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan merupakan unit kerja eselon II dibawah Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlokasi di Gedung LKPP Lantai 6 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Selengkapnya. 29 September 2023. 17. Mengadakan dan Menetapkan Perjanjian dengan Pihak Lain. 22. 1. Pengguna. melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya; dan 3. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (422. Berdasar Perpres No 192 Tahun 2014, BPKP bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki pemimpin (seorang kepala). 12. Mematuhi tata tertib pelaksanaan Ujian Sertifikasi Dasar. Untuk tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan. lkpp. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 6 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. jdih. Penerima Gratifikasi adalah ASN LKPP yang menerima Gratifikasi dari Pihak Lain. iii 1 PENDAHULUAN 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,LKPP menyelenggarakan fungsi: a. 8 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah A. BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 6 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sosialisasi Kebijakan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi 5 Mei 2017. Pasal 7 Sekretariat Utama. go. adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengadakan dan Menetapkan Perjanjian dengan Pihak Lain. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP. id - 2 - Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Barang/Jasa dan tugas lainnya seperti Agen Pengadaan dan Pelaksanaan Konsolidasi pengadaan. Tim Teknis LKPP melakukan penyelesaian tiket jika permasalahan pelapor sudah diselesaikan. Ketua KPPIP memiliki tugas: a. Asesor Kompetensi Ahli PBJ 4. BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 6 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. Menjalankan tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan baik dan. Pasal 18 . Tim atau tenaga ahli adalah tim ahli atau perorangan. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Segel dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan. Perpres No. Sistem, Mekanisme, dan ProsedurTugas TPK Menurut Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 adalah: melaksanakan Swakelola; menyusun dokumen Lelang; mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia; memilih dan menetapkan Penyedia; memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan;Perpres No. id 02 3. Salah satu tugas LKPP yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah memberikan pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan. Suara. Contoh: Lembaga L K P P ppsdm. Penyusunan modul “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia” untuk Pelatihan PBJP Tingkat Dasar versi 4 berdasarkan pada Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Nomor 8116/Pusdiklat/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Tim Penyusun Program Pelatihan. Berikut ini fungsi dari Sekdes, yaitu: Sebagai pelaksana urusan surat. LKPP adalah lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. (3a)Perangkat ULP ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. 1. Informasi LKPP Pasal 10 (1) Tugas dan kewenangan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP dalam sistem Katalog Elektronik Nasional, meliputi: a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lalu digantikan kembali oleh Dr. Pengertian Swakelola) 9 Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1. (2) Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dipimpin oleh Deputi. 6. 1. yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama. Lupa Password? Dikelola oleh Biro Humas, Sistem Informasi dan Umum | Single Sign On LKPP. 1. 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Peraturan LKPP No. 21. 1 Tahun 2013 dan No. Dalam praktiknya, LKPP bertugas untuk melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala adalah pimpinan LKPP. 3. id - 2 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 2. (2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat. go. S. Pasal 16 Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) meliputi: a. Kepala mempunyai tugas memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP. Pengawas adalah Direktur yang menyelenggarakan fungsi pengembangan sistem dan koordinasi penanganan Pengaduan di bidang Pengadaan Barang/Jasa padaBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 tahun 2013 tentang. 3. LKPP Bersama Pertamina Tanda Tangani Implementasi Katalog Elektronik. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai. BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 6 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. Kepala mempunyai tugas memimpin LKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi LKPP. Sekretaris desa/kelurahan mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kode Etik LKPP adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai LKPP dalam menjalankan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Pasal 2 mengatur, LKPP satu-satunya lembaga negara yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa milik pemerintah. Latar Belakang PPK merupakan tugas/kewenangan dalam sebuah jabatan ASN (surat. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. LKPP agar diperoleh kesatuan arah dalam rangka meningkatkan mutu hasil audit kinerja atas tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan LKPP. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan danUkuran. 10. 20. 1. 5 Audit dengan Tujuan Tertentu atas Penyelesaian Kerugian Negara Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan UmumPemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik: Kategori: Keputusan Kepala LKPP: Nomor: 132: Tahun: 2021: Tanggal Ditetapkan: Senin, 28 Juni 2021: Diunduh Sebanyak: 1. Direktorat Pengembangan Profesi LKPP adalah unitadalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Tugas PPHP adalah menguji dan memeriksa kualitas serta kauntitas barang/jasa yang dihasilkan dari proses tersebut, PPHP tidak ada tugas untuk mengkritisi kelebihan harga, asalkan spesifikasi, jenis, jumlah sesuai yang tercantum dalam kontrak dan diuji sudah berfungsi dengan baik, datang tepat waktu maka PPHP wajib membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut dan menyatakan pekerjaan. Presiden Jokowi melantik melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP keenam periode 2022-2027 pada Senin (10/10/2022). penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang. Pendaftaran seleksi mulai dibuka. Tim Penilai Unit Kerja dibentuk, ditetapkan oleh, dan bertanggungjawab kepada Pejabat eselon II LKPP yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. go. id. (LKPP)”. ABSTRAK PERATURAN. 5. - Halaman 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761), dicabut oleh Peraturan LKPP 3 tahun 2021 tentang. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA-3-3. 1 TUJUAN UMUM Tujuan Umum dari Materi Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pelaku Usaha ini adalah agar pembaca atau peserta pelatihan,Kepala LKPP dengan persyaratan sebagai berikut: a. Sebelum membahas PjPHP/PPHP menurut Perpres 16/2018, sedikit saya mengulas definisi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menurut Perpres 54/2010. lkpp. 19, Jun 2023. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Sekretaris Eselon II (Freepik) JAKARTA, KOMPAS. 1 1. Pada tahun 2007 hingga tahun 2014, pengawas internal LKPP masih bersifat ad-hoc dan masih dirangkap oleh pejabat struktural yang dimana dalam melakukan audit internal tim ad-hoc dibentuk dari masing. Kelas. Rencana Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi apakah berbentuk Swakelola (Instansi Y sebagai tim perencana/pengawas dan Instansi X sebagai tim pelaksana) atau berbentuk Penunjukan Langsung ke BLU Instansi X 2. Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan salah satu Lembaga yang berada dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. 6. e. Ilustrasi LKPP (instagram. MGLK ONSS JR LGDirektorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. 1. disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. pendidikan paling kurang S1 atau sederajat; dan c. menetapkan Perencanaan Pengadaan; b. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal. 06 Apr 2023. Perjanjian Kerja dalam mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis. e. id Tugas TPK Menurut Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 adalah: melaksanakan Swakelola; menyusun dokumen Lelang; mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia; memilih dan menetapkan Penyedia; memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan. Lihat Semua Berita. lkpp. LKPP 2. memberikan konsultasi hukum dan pendapat hukum mengenai masalah yang menjadi objek permohonan uji materiil; b. Rabu, 20 September 2023Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 telah diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Swakelola yang meliputi pelaksanaan swakelola, pengawasan swakelola, serta penyerahan hasil pekerjaan. Membuka portal PPSDM ppsdm. Perpres No. tugas di bidang pengadaan barang/jasa, yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan (PP), dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP); e. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b. go. Pengawasan Intern dan Ruang Lingkup Kerja Pengawasan PBJP, mekanisme dan proses pengaduan, sanksi terhadap pelaku pengadaan, dan pelayanan hukum. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. tugas LKPP. Fungsi LKPP. petunjuk penulisan dapat dilihat di halaman Panduan Penulisan. T. BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 6 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 7 Kepala mempunyai tugas memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Sekretaris Eselon II (Freepik) JAKARTA, KOMPAS. Tugas dan Kewenangan Pasal 4 Para pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan, meliputi: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud. Sedangkan fungsinya, pertama, melakukan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. 32. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. menetapkan dan mengumumkan RUP; dan c. Sementara Fungsi LKPP adalah sebagai berikut: LKPP adalah salah satu Lembaga Pemerintah penting yang harus ada dengan tugas dan tanggung jawab mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan tender proyek pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi sistem penyelenggaraan ujian sertifikasi. Presiden Jokowi melantik melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP keenam periode 2022-2027 pada Senin (10/10/2022). tugas PPK atau Agen Pengadaan. lkpp. (1) Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran: a. Penyusunan modul “Pelaku Pengadaan Barang/Jasa” untuk Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4 berdasarkan pada Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Nomor 8116/Pusdiklat/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Tim Penyusun Program Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4. 3. Dalam melaksanakan tugas pada tahapan perencanaan pengadaan, PPK menyusun identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya ditetapkan oleh PA/KPA (Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Bagian I Point 1. Pasal 7 Kepala mempunyai tugas memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP. LKPP memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. jdih. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kita mengenal 4 Tipe Swakelola. BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 6 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Deputi. Lebih lanjut lagi Perlem LKPP No. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi: jdih. Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761). Terdapat tujuh fungsi LKPP, seperti: Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan. jdih.